PADANG — Komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus disuarakan jajaran DPRD Kabupaten Agam.
Hari ini, Rabu, 23 September 2026, Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Komisi III Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Syafril Dt. Rajo Api, bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam, Hendrizal Pk. Mudo, mengikuti agenda pembahasan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Padang.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan keadilan dan pemerataan pembangunan, khususnya terkait keberlanjutan pembangunan serta perbaikan ruas jalan Palupuh–Pagadih–Koto Tinggi.
Ruas jalan tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat karena menjadi salah satu akses mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Warga Sampaikan Aspirasi Setelah Mendengar Informasi Pembangunan
Informasi mengenai pembahasan pembangunan tersebut turut mendapat perhatian dari masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan saran, pertanyaan, sekaligus harapan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada satu titik wilayah.
Salah satu aspirasi warga berkaitan dengan rencana pengembangan usaha berbasis lahan. Warga mempertanyakan secara terbuka mengenai mekanisme permodalan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki lahan namun masih membutuhkan penjelasan mengenai sumber modal dan pola kerja sama.
“Izin batanyo ulang buk, tentang bakabun ko sakiro nyo kito punyo lahan, untuk modal usaho ko darima kito dapek? Dek baru ikuik dalam pembahasan ko, apo infestor dari lua kito hanyo manarimo 10% salaku nan punyo lahan? Caro karajonyo berkelompok apo sorang-sorang sajo. Mohon jawabannyo buk,” demikian salah satu pertanyaan warga.
Menanggapi pertanyaan tersebut, disampaikan bahwa pengajuan dilakukan secara pribadi, bukan secara kelompok, sementara modal yang digunakan disebut berasal dari dana yang tersedia di BUMNag Bersama Ranah Palupuh Jaya. Dalam informasi yang disampaikan kepada warga, disebutkan pula bahwa belum terdapat investasi dari pihak luar.
Namun demikian, warga berharap mekanisme tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami, termasuk mengenai persyaratan pengajuan, pola pengelolaan usaha, hak dan kewajiban pemilik lahan, serta apabila terdapat kerja sama dengan pihak lain di kemudian hari.
Warga Minta Perbaikan Jalan Tidak Hanya di Pagadih
Selain persoalan pengembangan ekonomi, masyarakat juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan.
Salah seorang warga yang mengaku baru beberapa kali datang ke wilayah Pagadih menyampaikan bahwa perbaikan jalan memang sangat diperlukan, terlebih bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut.
Menurut aspirasi yang disampaikan, perhatian pembangunan diharapkan tidak hanya tertuju pada wilayah Pagadih, tetapi juga mencakup sejumlah titik sepanjang jalur Pasia Laweh–Sungai Guntuang–Pagadih yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.
“Sebagai nan baru bara kali masuak Pagadih, yo paralu bana perbaikan jalan. Apo lai masyarakat nan acok barulang. Tapi menurut ambo, bukan hanya di Pagadih sajo. Dari Pasia Laweh–Sungai Guntuang–Pagadih, ado bara titik nan paralu bana diperbaiki,” ungkap warga dalam saran dan masukannya.
Aspirasi tersebut sekaligus menjadi masukan kepada wakil rakyat agar kondisi jalan dapat dilihat secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Perbaikan Jalan Diharapkan Berkelanjutan
Dalam pembahasan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, aspirasi yang disampaikan berfokus pada keberlanjutan program perbaikan dan pengaspalan jalan. Harapannya, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada satu tahap, tetapi dapat dilanjutkan hingga kondisi ruas jalan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Alhamdulillah, pada tahun 2026 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan perbaikan dan pengaspalan pada ruas jalan tersebut.
Selanjutnya, Insya Allah pada tahun 2027 kembali diupayakan penganggaran untuk melanjutkan perbaikan dan pengaspalan, sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Syafril Dt. Rajo Api bersama jajaran DPRD Kabupaten Agam terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.
Pembangunan jalan bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan akses pendidikan, kesehatan, perekonomian, distribusi hasil pertanian, serta konektivitas masyarakat antarwilayah.
Aspirasi Masyarakat Menjadi Bagian Penting Pengawasan
Masukan masyarakat terkait kondisi jalan maupun pengembangan ekonomi berbasis potensi nagari diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama, sehingga program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Semangat “Menyuarakan Keadilan dan Pemerataan Pembangunan” diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di tingkat nagari dan jorong.
NUANSATV.COM
Independen, Tegas, Terpercaya
Fakta, Cepat, Tajam dan Berimbang
